Senin, 22 November 2010

Seminar TII di Cirebon






SEMINAR SOSIALISASI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2010
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA (TII)
CIREBON, SENIN 22 NOVEMBER 2010

NARA SUMBER : REZKY WIBOWO
TRI RADITO WIDIHANTO
SOENOTO
MODERATOR : NURUL HUDA
MC : KURNIAWAN T ARIEF
PELAKSANA : MONDI SUHERMAN
NOTULEN : DADANG KUSNANDAR

ACARA DIBUKA DENGAN SAMBUTAN WALIKOTA CIREBON YANG DIBACAKAN OLEH NURSIWAN SH, ASISTEN ADMNISTRASI UMUM PEMERINTAH KOTA CIREBON
SEMINAR MULAI PUKUL 13.15 WIB

PENGANTAR MODERATOR : Yang penting saya tidak (korupsi) kata Walikota Cirebon, sebagaimana dikutip Harian Umum Radar Cirebon.

REZKY WIBOWO :
Wibowo mengawali dengan cerita rumors tentang bagaimana cara korupsi yang baik. Eropa : korupsi 20%, hadirin tepuk tangan. Indonesia : korupsi 70%, Afrika : diam.......
Informasi DASAR : IPK instrumen pengukuran korupsi di kota2 Indonesia, berdasarkan survei persepsi thd responden dari latar belakang pelaku bisnis, mengeluarkan IPK Indonesia tiap 2 tahun sejak 2004, tahun ini merupakan peluncuran ke empat kalinya.
Korupsi bersifat gradual, bila disurvei tiap tahun kurang dapat memperoleh angka signifikan juga mengingat sedikitnya aparatus TII.
ICW memilih kasus per kasus. TII mempromosikan tata kelola pemerintah (good governance). Korupsi bukan hanya problem kepalada daerah tetapi sesuatu yang buruk dan jadi masalah bersama. Korupsi tumbuh subur di tempat dengan SDA tinggi. Pekanbaru Riau tempat paling korup di Indonesia. 380 kabupaten di Indonesia bisa berlangsung korupsi pada tiap kali pilkada, pemilu legislatif......korupsi politik semakin meraja.
Korupsi politik dekat sekali dengan Korupsi Birokrasi.

IPK INDONESIA 2010
Dilakukan thd 50 kota di Indonesia berdasarkan survei penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi, berupa suap, gratifikasi, pemerasan, dan konflik kepentingan.

Responden Survei : Perusahaan Besar (22%), Pengusaha Menengah, dan Pengusaha Kecil.
Denpasar Bali tahun 2010 menduduki ranking kesatu, disusul Tegal, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari sebagai kota/ kabupaten dengan skor IPK tertinggi.
Cirebon ada di no urut 49 dari 50 kota yang disurvei dengan IPK 3,61 sedangkan batas minimal IPK 5,0

Sulit mempertahankan persepsi masyarakat tentang korupsi di wilayahnya, tetapi ada perbaikan signifikan dalam satu tahun terakhir dalam hal tata kelola kota. Rezky juga menyinggung masalah2 dalam melaksnakan bisnis di Indonesia.
IPK dimanfaatkan sebagai indikator menentukan prioritas pemberantasan korupsi, mengapresiasi kerja keras pemda kota yang mencapai skor tinggi.

SOENOTO

3 Kategori Korupsi : Korupsi Kebijakan, Korupsi Pemahaman, Korupsi Ecek-ecek
Mengutip Al-Baqarah ayat 41 tentang janganlah menjual ayat Allah dengan harga sedikit (baca: korupsi).

Tanpa data dan angka pun korupsi di Indonesia sangat kentara. That is the recognation to me and us, salah satu contoh korupsi pemahaman.

Soenoto menganalogi korupsi di Indonesia dengan dialog Malaikat Mikail dan Izroil, melemparkan sumber korupsi ke Indonesia karena Sila 1 Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bencana besar bagi bangsa ketika pemimpin tidak kualitatif. Indonesia negara yang paling subur SDA-nya tetapi paling korup, Cirebon kota wali ternyata paling korup (berdasar survei TII).

Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.What will we do? Kehidupan beragama yang subur di Indonesia tidak memperbaiki tingkat tata kelola pemerintah yang baik.

Sejahtera : aman, adil, berkemakmuran. Definisi ini jangan didistori pada pemahaman lain karena tergolong korupsi pemahaman.

PNS kalau hanya mampu membeli sebuah mobil maka jangan beli mobil kedua dst tetapi wujudkan kesejahteraan rakyat. SDA Indonesia dapat bocoran dari surga, Korupsi Indonesia bocoran dari neraka.

Mulailah dari yang kecil dan sekarang.
Langkah memberantas korupsi : Ladang korupsi diminimalisir, persempit ladang korupsi, lakukan punishment.

TRI RADITO WIDIHANTO

Evaluasi Kinerja IPK Indonesia Sebagai Alat Ukur Keberhasilan Pemberantasan Korupsi, malah berakibat penolakan di berbagai daerah. Komitmen kepala daerah sangat menentukan dalam peningkatan IPK. Pergantian pimpinan belum menjamin berlangsungnya peningkatan IPK karena sistem tidak dibangun.
Komitmen, Sistem ...........KORUPSI

Kesulitan utama Pemberantasan Korupsi : Menterjemahkan IPK 50 kota hasil temuan TII dalam langkah riil.
(Kembali ke data yang dipublish Kompas 6 November 2010)

Introspeksi Korupsi : (1) kinerja kota, (2) persepsi korupsi dan keseriusan tindakan kasus korupsi, (3) peta kinerja kota sebagai refleksi pemerintahan secara utuh.
Upaya Pemberantasan Korupsi : Reformasi Birokrasi, Integritas, Tata Pemerintahan yang Baik, Ratifikasi UNCAC dan Inpres 5/2004 tentang Percepatatan Pemberantasan Korupsi.

Reformasi Birokrasi belum berhasil di Indonesia, Integritas tidak mengakar pada institusi negara karena hanya menilai integritas secara seremonial, Uzbekistan dan New Zeland akan jadi “pengawas” korupsi di Indonesia berdasar ratifikasi UNCAC.
Kesulitan pemerintah memberantas korupsi adalah membangun sistem yang anti korupsi!
Kendala Pemberantasan Korupsi : Mengubah mindset dan cultural set, bidang hukum yang belum berubah, lemahnya komitmen pimpinan, dan perbedaan persepsi korupsi dan diskriminatif perlakuan terhadap perilaku tindak korupsi.

Korupsi di bidang hukum dan politik lebih banyak terjadi di Indonesia sebagai akibat pemilu legislatif dan pilkada. Ada korelasi antara peta laporan pemerintah dan hasil survei TII tentang IPK 50 kota di Indonesia.

Birokrasi juga ingin membenahi diri, tetapi pimpinan tidak memberi jalan keluar untuk secara sungguh-sungguh memberantas korupsi di Indonesia.
UNCAC tidak ditandatangani Singapura, padahal banyak koruptor Indonesia menyimpan uangnya di sana, sementara Singapura dianggap negara yang bersih dari tindakan korupsi.

SESSI DIALOG
1. Hidayat, Untag
Penanggulangan Korupsi menurut Arbi Sanit dan Dadang Hawari, hukum sudah mereformasi dirinya. Korupsi harus ditanggulangi. KPK = Komisi Penanggulangan Korupsi( bukan Pemberantasan).

2. Sabar Simamora, Pemkot Cirebon
10 perijinan di Kota Cirebon tengah dilakukan. “Dilarang Korupsi di Birokasi. Awas Terali Besi”, slogan kantor perinjinan. “Jangan bawa uang dusta kepada anak istri Anda”. Belum satu perahu untuk masalah korupsi. Korupsi terjadi di tingkat birokrasi, pengusaha, pelaku bisnis, dan lain-lain. Sosiologis masyarakat Cirbebon, apakah yang disurvei tahun 2010 ini? Kebijakan pemkot sudah jelas, korupsi harus diberantas. Saya bukan membela kepentingan pemerintah. Tapi tahun berikutnya agar TII melakukan survei yang benar.
Tidak setuju PNS tidak boleh punya mobil.

3. Abdul Rozak, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon
Responden hasil survei TII adalah pengusaha, jadi guru atau dunia pendidikan tidak perlu risau atas blow up media massa tentang Cirebon kota paling korup dari 50 kota yang disurvei. Saya mengapresiasi hasil survei TII tetapi akan lebih hebat apabila ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata.
Rekrutmen pegawai, peningkatan kenaikan jabatan, dsb pasti butuh dana (ini harus dibenahi), banyak guru yang belum selesai mengurus sertifikasi, bagaimana jika TII mengangkat kendala yang terjadi di dunia pendidikan.


REZKY :
1. Survei untuk masyarakat biasa, semua responden terlibat. Tahun lalu yang paling korup Kepolisian, Parlemen dan Partai Politik. Biaya Operasional Sekolah (BOS) di dunia pendidikan diurus ICW sementara TII mengurus perubahan sistem tata kelola pemerintahan. Pola rekrutmen, insentif pegawai, dan kenaikan jabatan di Indonesia SALAH maka benahi sistemnya.
2. Persepsi korupsi masih berupa afirmasi (perkiraan). Bea Cukai 2 tahun lalu sebagai salah satu institusi paling korup di Indonesia, padahal reformasi bea cukai sedang digalakkan oleh Menkeu (saat itu) Sri Mulyani, namun reformasi bea cukai tidak disosialisasikan dengan baik. Publik akan memberi kontrol dan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Kota.
3. Transparansi adalah kunci keberhasilan meningkatkan IPK kota/ kabupaten.
4. Orang ingin menari Tango tidak mungkin sendiri. Begitu pula korupsi tidak bisa dilakukan sendiri.
SOENOTO :
1. Perjelas responden yang disurvei TII agar tidak bias. Parameter survei TII harus jelas, jangan hanya berupa angka kualitatif. Ukurannya moral, dan TII bekerja untuk usaha pencegahan (preventif) terhadap tindak korupsi. Rakyat menghendaki : What next? Sampaikan kepada Subardi agar sering brainstorming menyangkut masalah pemerintahan dsb.
2. 70 ribu KK di Cirebon, 15 ribu KK miskin....bila satu orang mampu mengangkat satu orang miskin dapat membantu mengentaskan kemiskinan kota. TII harus mempelopori tindakan nyata, jangan hanya jadi Malaikat Pencatat. Perlu keteladanan seorang pemimpin. Lingkaran itu besar atau kecil adalah 360 derajat, absolut.....artinya adahari yang absolut di akhir dunia.
3. Tiap sen rupiah rakyat harus memberi manfaat, korupsi dapat diminimalisir.
TRI RADITO WIBOWO meluruskan bahwa PNS boleh punya mobil.
DIALOG 4 Cecep Suhardiman DPRD Kota Cirebon
Memulai dari diri kita sendiri untuk memberantas korupsi, setidaknya untuk meminimalisir korupsi.
DIALOG 5 Subur Karsa : Perlukah ada orang yang dipenjara karena korupsi?
DIALOG 6 Rangga Gemos Cirebon : Apa yang dilakukan Tegal sehingga IPK nya tinggi?
DIALOG 7 Suparno Dewan Dakwah : Apa sistem yang dapat memberantas korupsi di Indonesia?
DIALOG 8 Meneruskan hasil survei TII dan mempublikasi tentang apa yang dilakukan pemerintah kota yang memiliki IPK tinggi.
DIALOG 9 DEDI : TII ini antek asing atau bukan?
DIALOG 10 KOPAK (Syarif Hidayat) : Mengajak PNS untuk tidak korupsi, tapi belum ada PNS yang mendaftar, termasuk Sabar Simamora yang tadi bicara sangat reformis di forum ini.

1 komentar:

  1. Prihatin banget mendengar cirebon menjadi prestasi di kelas korupt..

    BalasHapus