Senin, 13 Oktober 2014

Lah, Sapa Sing Maca Bung



Oleh Dadang Kusnandar

Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.

PAPAN pengumuman di kelurahan dan atau kecamatan lebih sesak oleh iklan. Baik iklan kredit perumahan, barang elektronik, maupun kendaraan. Hanya satu dua iklan plat merah (dari pemda setempat) yang berisi pengumuman kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya, atau kenaikan tarif air minum/ tarif dasar listrik dan sejenisnya. Masyarakat sekitar kelurahan relatif enggan berlama-lama berdiri di depan papan pengumuman.

Pemandangan lain tentang papan pengumuman justru saya temukan di Kabupen Jepara. Sekitar alun-alun, agak menyempit di samping gang, sebuah papan pengumuman berbingkai kayu dan ber jendela kaca serta terkunci, menyajikan koran Suara Merdeka. Saya menuliskan ini tanpa maksud mengiklankan koran tersebut. Dipasang berjejer per halaman dan mudah dibaca masyarakat sambil berdiri. Papan pengumuman itu sepertinya menjadi pilihan sesaat setelah lelah berolah raga di sekitar alun-alun depan tugu lambang kota. Juga saat menunggu seseorang dan sebagainya.

Pemasangan koran di papan pengumuman puluhan tahun lalu dilakukan teman-teman Pikiran Rakyat Jalan Kartini Cirebon. Entah mengapa usianya pendek dan tidak ada kelanjutannya. Agaknya bagus juga jika dihidupkan lagi, setidaknya ketika media cetak berhadapan dengan media elektronik yang lebih siap saji.

Pada era keterbukaan dan informasi publik, memfungsikan papan pengumuman secara optimal nampaknya patut dilakukan. Ini menyangkut, pertama, tidak semua pengguna dunia virtual membaca dengan teliti. Kedua, membaca melalui dunia virtual yang gampang dilakukan karena dengan mudah dapat diakses dari hp, biasanya hanya selintas dan mudah lupa. Ketiga, ada kecenderungan pengguna dunia virtual hanya membaca judulnya saja lantas beralih ke sosial media yang bisa berinteraksi secara langsung.

Padahal beberapa plang biasa berjejer merapat dan merusak pemandangan kantor kelurahan/ kecamatan, bahkan balai pertemuan kampung (baperkam) di tingkat RW. Plang-plang tersebut sepertinya memperlihatkan kesibukan yang bukan main. Berbagai lembaga pendukung RW, Kelurahan, dan Kecamatan itu memadati halaman parkir serta memperlihatkan aktivitas warga sekitarnya. Sebut saja misalnya PKK, LPM, Warga Siaga, Posyandu, dan lain-lain. Namun tetap saja papan pengumuman yang tersedia hanya berisi sesuatu yang tidak menarik minat baca (kecuali terpaksa).

Pada sebuah kesempatan saya pernah berbincang dengan Anggota DPRD Yang Terhormat. Tanpa prolog saya katakan, supaya warga mengetahui alokasi penggunaan keuangan daerah, sebaiknya APBD dipampang di papan pengumuman Kelurahan, dan Kecamatan. Ini saya sampaikan karena untuk Kota Cirebon hanya butuh 27 salinan APBD yang akan dipampang di lima kecamatan dan 22 kelurahan. Anggota DPRD itu mengelak dan menjawab, “Lah, sapa sing maca bung?”. Spontan saya jawab, “Ya pasti ana. Sok lah isun wani toto`an”.

Dialog pun macet meski sudah saya sampaikan, jangan beralasan uangnya dari mana. Teringat ucapan seorang sohib almarhum, “Itu bukan uang Anda. Gunakan saja. Itu uang rakyat, dan rakyat berhak tahu aliran keuangan daerahnya”. Dialog terhenti dan hingga kini tidak ada salinan APBD yang terbuka serta mudah diketahui siapa pun yang disediakan (dipajang) di papan pengumuman kecamatan serta kelurahan.

Keinginan membaca APBD muncul mengingat tidak semua warga diundang oleh DPRD saat pengesahan APBD melalui sidang paripurna (hehe….kalau diundang semua di mana tempatnya). Di balik ketersediaan salinan APBD yang terpampang di papan pengumuman publik kita dapat membaca secara jelas besaran dana plus alokasinya yang meliputi dua hal, yakni pengeluaran dengan nomenklatur belanja rutin dan belanja pembangunan. Masyarakat pun dapat menilai dan mengkritisi lalu memberi input kepada pemerintah daerah apabila terdapat hal-hal yang memihak publik.

Munculnya reaksi pada pengadaan mobil dinas yang kini ramai dibincangkan di Kota Cirebon, malah mengundang demo berbagai kalangan dapat diantisipasi seandainya salinan APBD telah dipajang di papan pengumuman secara terbuka. Kabar tentang mobil yang salah peruntukkan merebak lantaran berbanding terbalik dengan bunyi UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, utamanya di Pasal 3. Juga bertentangan dengan isi PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Membaca penjelasan Fauzan SH, Bankumham KNPI Kota Cirebon di media cetak Cirebon, mengingatkan perlunya keterbukaan informasi publik, khususnya bagi warga Kota Cirebon.

Itu baru satu contoh dan masih banyak contoh lain menyangkut pentingnya APBD diketahui warga masyarakat. Bisa saja menyoal bantuan atau dana non budgeter yang  hanya diketahui orang-orang tertentu. Demikian pula pos-pos lain yang mengandung dan mengundang potensi “rawan”.

Kembali ke persoalan menyoal papan pengumuman. Keterbukaan dan informasi publik, sesuai dengan peristilahannya, merupakan hak dasar masyarakat mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan proses pembangunan daerah. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini tentu saja diabdikan bagi kelangsungan pembangunan dengan pelibatan masyarakat di dalamnya. Ini selaras dengan napas reformasi, utamanya pada sisi pengetahuan masyarakat menyoal pembangunan fisik dan non fisik. Dan beriringan dengannya, Komisi Informasi Publik pun menjadi perlu untuk mengawal keperluan masyarakat mengenai informasi yang diperlukan bagi pembangunan daerah/ negara.

Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Cirebon sudah ada sekira 6 (enam) tahun dan berkantor di Jalan By-Pass Brigjen Dharsono. Tapi kiprahnya belum ketahuan dan belum dirasakan oleh publik. Membaca nama plang kantornya yang cukupkeren, tentu saja perlu aktivitas keren yang disajikan kepada publik Kota Cirebon. Jika keberadaannya belum dapat dioptimalkan oleh jajaran apparatus KIP Kota Cirebon, agaknya menjelang 2015 mendatang yang penuh tantangan serta kompetisi dengan pihak asing, KIP Kota Cirebon harus berbenah serta menyiapkan langkah strategis memenangkan persaingan di era AFTA. Minimal agar warga Kota Cirebon tidak sekadar jadi penonton tarik menarik kepentingan serta kepentungan asing di tanahnya sendiri.

Tulisan pendek ini disajikan sebagai urun rembug sangat kecil untuk masyarakat Kota Cirebon yang haus informasi. Tentu saja informasi yang kelak mengantarkan menuju perbaikan hidup, baik secara fisik maupun non fisik. Semoga ada yang berkenan membaca. Tidak seperti judul tulisan ini, “Lah, sapa sing maca, bung?”.***

Sabtu, 02 Agustus 2014

Air Kolam Itu



Oleh Dadang Kusnandar

Penulis lepas, tinggal di Cirebon

Alkisah, seseorang melaksanakan perintah puasa dengan tujuan kekebalan dan atau kesaktian lain pernah digunakan oleh kaum muslim Indonesia tatkala berperang melawan Kompeni. Berbincang dengan seorang tokoh Nahdathul `Ulama Cirebon yang pernah mondok di pesantren yang didirikan oleh KH Jazuli Malawi, belum lama ini, saya justru memperoleh pengetahuan baru tentang do`a dan karomah kiai.(Tentang Kiai Jazuli Malawi, ini link-nya  http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,13858-lang,id-c,warta-t,Masjid+Al+Kurdi+Masih+Kokoh+Meski+Tua-.phpx). Memang bukan puasa yang diceritakan sang tokoh, akan tetapi tradisi Jawa dalam kaitan dengan puasa tak pelak membuahkan apa yang kita tuju. 

Sang tokoh bercerita, pada peristiwa G30S/PKI 1965, Kiai Jazuli Malawi membacakan do`a, di tangan kanan segelas air putih tergenggam, usai berdo`a ditiuplah air di dalam gelas itu. Tak lama sesudah itu, air tadi dilemparkan ke dalam kolam di depan pondok. Para santrinya disuruh mandi, menyelam dan minum air kolam yang keruh itu. Usai melakukan “seremoni” itu, seorang santri diangkat tubuhnya oleh sang kiai lantas dilemparkan ke udara melintas ketinggian pohon. Lalu terjatuh dan badan santri tadi menimpa batu besar. Ternyata ia tidak luka serta tidak berdarah setetes pun. Tidak ada tulangnya yang retak dan sebagainya. Ia bagai tidak merasakan apa-apa.

Kiai mendekat lalu bertanya, “Sakit boten, cung?” (Sakitkah, anakku?)
“Boten, Mama Yai. (Tidak Kiai)”, jawab santri.
“Mangkat sira. Perang.(Pergilah kamu. Berperang.)”, sambung sang kiai.

Saya menyanggah cerita itu dengan bertanya, “Apakah kisah ini dilebih-lebihkan?”. Spontan ia menjawab, “Saya saksinya dan saya termasuk santri yang minum air kolam keruh itu. Saya ikut memerangi kekejaman PKI waktu itu. Sedikit pun tidak ada rasa takut berhadapan dengan musuh mana pun”, katanya mantap. Puasa dan kesaktian mungkin saja dibenarkan untuk suatu alasan yang lebih banyak manfshadatnya dibanding mudharatnya, terlebih jika untuk mempertahankan harga diri bangsa (misalnya merebut dan mempertahankan kemerdekaan) maupun untuk membela ghirah agama Islam.

Masjid Al Kurdi di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah di tahun 1960-an itu merupakan mesjid utama pesantren yang dihuni tokoh NU yang berbincang dengan saya pada sebuah malam Ramadhan 1435 Hijriyah/ 2014 Masehi. Konon ketika itu santrinya mencapai jumlah 700-an dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 

Mungkin lantaran sang tokoh NU itu adalah seorang jawara pada masanya, maka ia lebih asik bercerita tentang “kesaktian”, tentang karomah kiai dan hal-hal seputar mujarabnya do`a para aulia kepada Allah swt.  Do`a yang terijabah salah satunya ialah do`a yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah swt, yang selalu mendekatkankan diri kepadanya, sehingga istilah taqarub ilallah merupakan sebuah ajaran keimanan untuk menguatkan tauhid. Itulah yang dikisahkan kang Amin di kediamannya. 

Lelaki berusia sekira mendekati angka 70 tahun itu bertutur banyak tentang pertikaian NU vs PKI. Tentang pembantaian orang PKI yang diakuinya, meski sesaat sebelum eksekusi dilakukan, santri-santri NU bertanya terlebih dahulu. “Ayo ucapkan syahadat”, katanya. Orang PKI yang mengucapkan dua kalimat syahadat batal/ urung dieksekusi. Tetapi entah kenapa, ujarnya, kebanyakan mereka berkata, “Hidup PKI!” Tak lama kemudian, orang PKI itu pun (maaf, pen.) disembelih karena ketiadaan bedil dan pistol. 

Soal kesaktian para aulia (orang-orang suci)  saat berlangsungnya konflik horisontal atas nama ideologi dan agama, untuk saya cukup menarik. Kekuatan dan kemampuan berolah fisik diamanatkan oleh hadist Nabi saw yang menerangkan bahwa laki-laki harus bisa memanah, berkuda, dan berenang. Tiga hal yang dielaborasikan sebagai syarat pertama untuk maju ke medan perang di masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Itu sebabnya tradisi Jawa yang dipertahankan manakala ajaran Islam masuk menjadi mediasi ketersebaran agama yang dibawa melalui pendekatan budaya.

Dia bertutur tentang seorang PKI yang sakti, di Brebes Jawa Tengah. Tidak mempan dikenai senjata tajam, bahkan dengan benda keras maupun dikubur hidup-hidup. Ia menantang kiai, “Ayo pateni isun (ayo, bunuhlah saya)”, katanya. Seorang kiai pesantren Limbangan pun akhirnya melaksanakan shalat, bermunajat kepada Allah swt minta diberikan petunjuk untuk memusnahkan sang PKI sakti itu. Akhirnya setelah dilinggis (dipukul menggunakan linggis) mulut sang PKI dikuak lantas sebatang rumput ditarik keluar masuk mulutnya, sang sakti itu pun meninggal dunia.

Saya agak merinding juga mendengar perseteruan NU vs PKI yang dikisahkan Kang Amin Muhaimin. Betapa politik yang begitu dahsyat mampu mengembangkan sayapnya ke sektor agama dan ideologi. Begitu kuat politik menyihir penganut agama dan penganut ideologi untuk saling mengklaim kebenaran diri. Semuanya bertaruh atas nama kepentingan. Atas nama perintah. Kelompok agama mengaku mendapat perintah Tuhan, sementara penganut ideologi mengaku mendapat perintah organisasi/ lembaga. Fakta dan data G30S/PKI di Indonesia  terlalu banyak  variannya, sehingga kekaburan sejarah itu lebih mengemuka daripada kejernihan kisahnya.

Saking kuatnya sihir politik itu, konon jikalau PKI memenangkan kudeta 1965 maka akan ada peraturan tentang anak-anak yang khusus dipelihara oleh negara sejak bayi. Menurut Kang Amin, jika seorang ibu melahirkan anak saat itu juga anaknya dipisahkan dengan orang tuanya. “Jadi sira kuh Jo (ia menunjuk kepada Johandi, teman baik saya) tugase mung macek bae. Toli anak sira dipasrahnang ning lembaga”. Sang anak  menjadi tanggungan degara dan didoktrin sebagai seorang komunis. Orang tua dan anak tidak saling mengenal. Mungkin saja di antara anak dan orang tua kandung akan terjadi pernikahan.
“Jangankan bicara birrul walidaini (hormat kepada orang tua), bahkan pendidikan anak sejak dalam buaian pasti sulit  karena tidak saling berjumpa. Dan celakanya, ini by design oleh negara.” Negara, dalam arti apabila pemberontakan G30S/PKI di tahun 1965 itu menang dan mengganti ideologi negara menjadi komunis. ***

Kamis, 08 Mei 2014

Sanggul dan Kebaya

Oleh Dadang Kusnandar

Penulis lepas, tinggal di Cirebon

PELAJAR putri Indonesia (waktu saya sekolah dulu) tiap tanggal 21 April dihimbau guru agar mengenakan kain kebaya dan bersanggul ke sekolah. Tahun 1970-an hingga 1980-an itu masih banyak ibu-ibu yang mengenakan kain kebaya dan bersanggul manakala pergi ke sebuah pesta perkawinan dan atau kegiatan perempuan lainnya. Ibu saya cukup sibuk mendandani adik perempuan saya ketika kalender menuding ke angka 21 April. Demikian pula ibu-ibu yang lain. Tak jarang ada yang mengambil jalan pintas: menggunakan jasa layanan salon kecantikan.

Pemandangan di sekolah jadi  menarik. Teman-teman perempuan yang biasanya hanya mengenakan pakaian seragam sekolah, kali itu tampak cantik berbalut kain kebaya dengan rambut disanggul. Gaya sanggul pun beragam. Sementara pelajar laki-laki tetap berpakaian seragam karena saat itu belum populer penggunaan jas dasi bagi pelajar.

Tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Kartini, pahlawan perempuan yang sukses mengangkat citra kaum perempuan (khususnya masyarakat Jawa)  pada masa kolonial. Kami di sekolah kerap menamakan peringatan itu dengan istilah Kartinian. Artinya memperingati tanggal kelahiran Raden Ajeng Kartini yang ditunjukkan melalui penggunaan pakaian yang dikenakan beliau ~mungkin hampir sepanjang hidup.

Tiap 21 April tidak ada kegiatan belajar mengajar. Sekolah memang tidak libur, namun kegiatan terpusat pada semacam seremoni mengenang Kartini. Kami hafal benar wajah Kartini karena di dinding kelas fotonya dipajang berikut pahlawan-pahlawan lainnya. Trio pahlawan perempuan yang kami ingat adalah RA Kartini, Cut Nyak Dien, dan Dewi Sartika. Ketiganya bertengger di dinding kelas dan menampakkan eksistensinya masing-masing. Kartini dengan kelembutan perempuan Jawa yang berpikiran jauh ke depan melampaui perempuan-perempuan pada masanya. Cut Nyak Dien dengan pakaian adat Aceh dan keris terhunus di tangan. Sementara Raden Dewi Sartika dengan kebaya Sunda dan sanggulnya menampakkan sorot keberanian melawan kesewenangan pemerintah Belanda.

Kartini, Cut Nyak Dien, dan Dewi Sartika ~semuanya melakukan perlawanan terhadap zamannya. Kartini melalui kontemplasi tertulisnya, sebuah pemberontakan batin melihat betapa getir budaya mengurung perempuan Jawa. Cut Nyak Dien selain dikenal sebagai pemimpin perang melawan Belanda, ternyata beliau pun seorang guru mengaji bagi anak-anak. Dan Dewi Sartika berupaya memulihkan harkat derajat kaum perempuan Sunda dengan mendirikan Sakola Kautamaan Istri di Bandung.

Kembali kepada kain kebaya dan sanggul. Suatu siang menjelang 21 April 2014, seorang ibu berkendara sepeda motor tampak mengantar anaknya ke sekolah. “Besok hari Kartini, jadi hari ini anak saya harus memilih pakaian yang akan dikenakan besok”, katanya mantap. Ternyata anak lelakinya bersekolah di SD Negeri Kartini Cirebon. Saya tidak merinci pertanyaan pakaian model apa yang akan dikenakan anak lelakinya pada 21 April. Yang saya tahu, Kartinian merupakan hari penggunaan kain kebaya dan rambut yang disanggul bagi pelajar perempuan.

Seiring perjalanan dan mungkin saja kecenderungan model busana, kain kebaya dan sanggul perlahan lenyap. Lemari pakaian di rumah-rumah hampir tidak ditemui kain kebaya. Gaya berbusana tahun 1920-an (?) itu telah bergeser oleh kerudung dan busana muslim. Lemari pakaian perempuan sesak oleh berbagai jenis dan motif busana muslim. Begitu pula celana panjang jeans dan T-Shirt mudah dijumpai pada lemari perempuan masa kini.

Dulu di lemari ibu saya selain terdapat beberapa potong kain bawahan (motif batik dan bunga), juga banyak baju kebaya berbagai warna dengan coraknya masing-masing. Selain itu ibu pun menggantung rambut panjang (rambut palsu) yang biasa digulungkan ke rambut ibu lantas dirangkai menjadi sanggul. Berkebaya dan bersanggul merupakan kesatuan yang padu. Ditambah alas kaki berupa selop ~dengan hak rendah atau tinggi, maka sosok ibu seketika berubah jadi cantik dan memancarkan pesona.

Kain kebaya dan sanggul itulah yang dikenakan adik-adik perempuan saya pada tanggal 21 April. Dan ibu mendandani sendiri anak-anaknya. Lalu adik-adik berangkat ke sekolah naik becak karena  “susah” kalau harus jalan kaki.

Berbusana kebaya dan bersanggul merupakan pemandangan tersendiri yang mengingatkan betapa pada puluhan tahun lalu masyarakat Indonesia telah menemukan baju khususnya yang dirancang bagi penampilan dan eksistensi perempuan. Kebaya dan sanggul menjadi ciri pakaian perempuan Indonesia. Sementara kaum lelaki diperlihatkan dengan penggunaan peci hitam. Kabarnya peci hitam ini pertanda nasionalisme Indonesia, ujar Bung Karno suatu ketika.

TAPI ke manakah kini kain kebaya dan sanggul? Apakah cara berpakaian perempuan pun harus mengadopsi budaya pop yang serba praktis? Celana jeans ketat dan T-Shirt lebih disukai perempuan sekarang, bahkan ada perempuan yang mengenakan celana jeans agak kedodoran sehingga belahan anusnya tampak. Di Cirebon dikenal istilah sms (silit metu setitik). Pengguna celana jeans bergaya sms ini banyak terjumpa di jalanan. Mereka berbonceng sepeda motor dengan kawan lelakinya sambil memainkan key pad ponsel.  Di lampu lalu lintas, kalau Anda mau menengok sekitar, satu dua pengguna celana jeans sms ini akan ditemui.

Persoalannya kemudian apakah kain kebaya dan sanggul tergeser oleh celana jeans ketat dan T-Shirt? Atau kalah oleh celana jeans ala sms? Begitu mudahkah perempuan masa kini memperlihatkan sebagian tubuh belakangnya kepada mata lelaki? Biasanya pula pengguna jeans sms ini mengenakan T-Shirt yang berbadan pendek, artinya pinggang si perempuan terlihat saat ia duduk.

Kartini, Dewi Sartika adalah pengguna kain kebaya dan sanggul. Keduanya bahkan mengajarkan berbagai keterampilan kepada perempuan pada masanya supaya perempuan mampu bersanding dengan laki-laki, tanpa terus menjadi beban ekonomi kaum lelaki. Begitu juga keduanya mengangkat citra perempuan agar tidak tersubordinasi oleh laki-laki.

Kesetaraan yang dikenal dengan istilah emansipasi perempuan waktu itu, atau kesetaraan gender saat ini, menjadi motivasi perjuangan membebaskan perempuan dari gelap menuju cahaya. Dengan kain kebaya dan rambut disanggul, pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia mengelaborasi kemampuan dirinya di ranah publik.***

Senin, 18 November 2013

Stiker Soeharto yang Mengecoh

Oleh Dadang Kusnandar

SEBUAH stiker bergambar mantan Presiden Soeharto dengan senyum khasnya sambil melambaikan tangan dan bertuliskan: Enak jamanku to, le? ~cukup mengganggu pikiran saya. Saat bepergian ke luar kota pun bagian belakang truk menempelkan gambar tersebut. Bahkan beberapa tetangga saya menempelkan stiker itu di kaca jendela rumahnya. Tentu saja beredarnya stiker yang mengecoh masyarakat itu sebagai konsekuensi logis kegagalan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seingat saya ketika wacana kenaikan harga BBM tahun 2013 getol digalakkan pemerintah, diam-diam ada sekelompok orang yang mengambil momentum “menghidupkan” kembali Eyang Soeharto dari kuburnya. Mereka memberi alternatif menyesatkan dengan cara membandingkan era Orde Baru dengan Era Reformasi. Alternatif itu jelas menyesatkan dan mengecoh lantaran sangat terkesan semua presiden sebelum dan sesudah Soeharto tidak memberi kontrubusi apa pun bagi pembangunan negeri. Semua presiden Indonesia, kecuali Eyang Soeharto telah gagal memimpin sehingga akhirnya layak ditertawakan. Senyum Soeharto yang menggoda sampai ia dijuluki The Smiling General, menjadi salah satu modal menertawakan kegagalan pemimpin republik (terutama) setelah Soeharto tidak menjadi presiden lagi. 

Bila ditelisik ke belakang, memang banyak orang yang diuntungkan oleh kepemimpinan Soeharto. Banyak kelompok yang menikmati kekayaan Indonesia bagi kepentingan penguatan kartel Soeharto yang bertebaran di hampir seluruh pelosok Nusantara. Bahkan belum lama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok mempublikasi kekayaan putra bungsu Soeharto, Hutama Mandala Putra alias Tommy Soeharto di Belitung. Saat itu boleh disebut era Soeharto ~yang naik ke pentas politik lantaran makar terhadap Bung Karno melalui Super Semar di Istana Bogor~ sepanjang 1966 – 1998. 

Akan tetapi jika ditelisik lebih cermat lagi, justru lebih banyak orang/ rakyat yang dirugikan oleh kepemimpinan Soerharto selama 32 tahun itu. Kerugian yang massif itu mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat atas kepemimpinan Soeharto. Dan sebagaimana diketahui bersama, 20 Mei 1998 akhirnya Soeharto mundur dari kursi kekuasaannya.

Kemajuan Semu
 
Kembali ke stiker Enak jamanku to, le? sepertinya ada sekelompok masyarakat yang merindukan kembali kemajuan ekonomi semu, pembangunan semu, swasembada pangan semu, kamuflase harga kebutuhan pokok yang terjangkau rakyat, terkendalinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan sebagainya. Semuanya semu karena memang telah dirancang menjadi negeri seolah-olah. Seolah-olah berhasil memakmurkan rakyatnya. Seolah-olah menjadi negeri yang subur makmur tata tentram raharja. Seolah-olah menjadi Macan Asia yang ditakuti bangsa lain. Sejak dulu memang negeri di batas khatulistiwa ini layak dijuluki negeri seolah-olah. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa negeri ini merupakan Benua Atlantis yang tenggelam itu. 

Enak apanya di jaman Soeharto? Semua konsep Bung Karno dan founding father dinafikan mentah-mentah. Ide Soekarno untuk mengelola kekayaan alam oleh tangan bangsa sendiri seketika berubah sesaat setelah Soeharto menjadi presiden. Mahasiswa Indonesia yang tengah mengikuti kuliah energi dan perminyakan di Eropa Timur dan Uni Sovyet langsung disuruh pulang oleh Soeharto, lantas diadakanlah kontrak karya dengan asing yang berakibat terus hingga kini. Soeharto tergesa-gesa ingin menikmati uang minyak bumi Indonesia sehingga mendatangkan orang asing di bidang perminyakan sambil menyingkirkan puluhan pemuda cerdas yang telah (dan tengah) belajar perminyakan di Eropa Timur dan Uni Sovyet.
Lalu atas nama kekuasaan pula, Soeharto menempatkan kroni dan keluarganya pada bisnis strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Secara politik ia membangun kekuatan dengan Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat. Secara politik pula ia menempatkan anak dan keluarga di parlemen Senayan. Dan masih banyak praktek busuk yang dilakukan Soeharto demi proteksi kekuasaannya. 

Jadi apa alasan sebagian masyarakat percaya dengan bunyi stiker yang mengecoh itu: Enak jamanku to, le? Sungguh tidak beralasan pula seandainya kemajuan semu yang telah diperlihatkan era Soeharto malah terpampang di kaos/ T-Shirt yang dikenakan anak-anak muda. Anak-anak muda yang merupakan keturunan orang yang telah dirugikan oleh Soehartonomic. Anak-anak muda itu mungkin ingin tampil beda dengan mengenakan kaos bertuliskan unik, atau mungkin ingin meledak kegagalan kepemimpinan SBY. Namun demikian seharusnya pula disadari bahwa tulisan dan makna yang terirat pada stiker itu sebenarnya mengecoh dan menyesatkan.
 
Di sisi lain bisa saja kemunculan stiker itu hanya merupakan joke politik, sebuah senda gurau di tengah kebebasan ekspresi politik Indonesia saat ini. Dan boleh jadi ia (pencetus ide pembuatan stiker mengecoh itu) tidak menyangka joke politik yang dimunculkannya berakibat fatal. Setidaknya fatal bagi pembangunan karakter bangsa. 

Bangsa Indonesia saat ini memerlukan kembali pembangunan karakter yang kuat, sepenting memahami makna nasionalisme. Dengan kata lain kemunculan stiker Enak jamanku to, le? justru merusak tatanan pembangunan karakter bangsa yang (boleh jadi) sedang dilakukan oleh penguasa saat ini maupun oleh eksponen partai politik dan kelompok lain yang sadar atas nation caracter building.

Maka membaca stiker yang sangat mengecoh dan memperburuk kondisi politik Indonesia itu sebaiknya kita tidak spontan membenarkan setiap apa pun yang muncul sebagai reaksi atas kegaglan Era Reformasi. Terlebih menjelang pemilihan umum anggota legislatif 2014 dan pemilihan presiden 2014 mendatang, suhu politik memang cenderung memanas. Segala bentuk dekonstruksi akan muncul, mungkin tanpa kendali karena orang sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk untuk menjadi anggota parlemen, sibuk ingin menjadi kaya raya dengan berbagai cara dan salah satu cara itu ialah mencatatkan namanya sebagai calon anggota legislatif (caleg). Sibuk menebarkan citra di tengah masyarakat namun abai terhadap fenomena politik yang berlangsung pada saat yang sama.

Enak jamanku to, le? Enak apanya Eyang Soeharto? Memang enak tidak menjadi diri sendiri di negeri sendiri?***

Selasa, 11 Juni 2013

Suprijadi Pahlawan Peta



Oleh Dadang Kusnandar

Penulis lepas, tinggal di Cirebon

PEMBAHASAN sejarah senantiasa multitafsir. Termasuk ketika membicarakan ketokohan seseorang dalam sejarah, beragam tafsir meruyak. Menyangkut ketokohan tersebut yang sangat mungkin dinobatkan sebagai pahlawan ~karena terbukti perannya dalam peperangan nasional~ tidak sedikit dari pahlawan itu yang tidak ingin menampilkan jati dirinya. Sangat  mungkin ada banyak pelaku sejarah yang tak sempat terdokumentasi dengan jelas. Ada pula yang dengan sengaja menyembunyikan identitas dirinya untuk tujuan - tujuan yang lebih penting daripada sebuah ketenaran atau publisitas, demi kelangsungan hidup keturunannya. Bagi mereka memperjuangkan kemerdekaan jauh lebih penting dan bersahaja daripada menerima berbagai fasilitas negara, baik untuk dirinya maupun anak keturunannya. Kepada pahlawan misterius yang telah merelakan dirinya (dalam kata-kata Bung Karno: dibakar oleh api revolusi) hilang di tengah perjuangan bangsa, tulisan pendek ini disajikan.

Kesejatian pahlawan misterius itulah yang seharusnya menjadi teladan anak bangsa saat ini. Ketika nasionalisme memudar, dan ketika eksistensi personal menjadi ciri peradaban kiwari, kesejatian menjadi sangat langka. Berperang melawan musuh tidak untuk dicatat sejarah, bersedekah tanpa riya (berharap pujian), iklas membantu tanpa pretensi, berorganisasi tanpa berharap perolehan pemenuhan finansial dan keuangan, melaksanakan hubungan kemanusiaan dengan niat memanusiakan manusia, atau berinteraksi sosial tanpa maksud memungut kelebihan uang rakyat (APBD/ APBN).  Beberapa hal tadi kian menjauh dan sangat kontras apabila membaca kisah Suprijadi, yang tercatat dalam sejarah Pemberontakan Tanah Air (PETA) di Blitar, pada bulan Februari 1945.

Siapakah sosok Suprijadi itu? Dari Wikipedia diperoleh data: Fransiskus Xaverius Suprijadi (lahir di Trenggalek, Jawa Timur, 13 April 1923 – meninggal tahun 2000 adalah pahlawan nasional Indonesia, pemimpin pemberontakan pasukan Pembela Tanah Air (PETA) terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat pada kabinet pertama Indonesia, Kabinet Presidensial, tapi digantikan oleh Jendral Sudirman pada 20 Oktober 1945 karena Suprijadi tidak pernah muncul. Selepas masa perjuangan kemerdekaan RI, beliau pernah mendampingi Presiden RI Soekarno sebagai pembantu (asisten) bersama dengan rekan seperjuangannya A.H Nasution pada waktu itu. Sekali berdinas di Departemen Pertanian di Jakarta menjabat Kepala Bagian Kepegawaian hingga memasuki usia pensiun.

Suprijadi mengikuti pendidikan peta dan sesudah itu diangkat menjadi Shodanco di Blitar. Ia sering bertugas mengawasi para romusha (kerja paksa di zaman Jepang) membuat benteng-benteng pertahanan dipantai selatan.Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya para romusha. Makanan kurang dan kesehatan tidak terjamin. Banyak diantaranya yang meninggal dunia karena sakit, termasuk siksaan fisik.  Suprijadi tidak tahan melihat keadaan itu.Dengan beberapa orang temanya, ia merencanakan pemberontakan melawan tentara Jepang. Walaupun menyadari bahwa waktu itu Jepang sangat kuat, namun ia tetap berniat untuk melakukan perlawanan.

Pemberontakan dilancarkan dini hari tanggal 14 Februari 1945, di Daidan, Blitar, Jawa Timur. Jepang sangat terkejut mendengar perlawanan tersebut. Mereka mengerahkan kekuatan yang besar untuk menangkap anggota-anggota pasukan Peta Blitar. Selain itu,dilakukan pula siasat membujuk beberapa tokoh pemberontak. Karena kurang pengalaman dan kekuatan tidak seimbang pemberontakan itu ditindas Jepang.Tokoh-tokoh pemberontak yang tertangkap, diadili di mahkamah militer Jepang.Ada yang dihukum mati dan ada pula yang dipenjara. Suprijadi tidak ikut diadili, bahkan namanya tidak disebutkan dalam sidang pengadilan. Suprijadi dinyatakan hilang dan tidak pernah hadir dalam sidang pengadilan.  Supriyadi terus menjadi target teror agen-agen tentara sekutu (NICA) sehingga sering bersembunyi di kaki bukit di kota kelahirannya, Trenggalek, Jawa Timur.

Pada waktu itu, Supriyadi memimpin sebuah pasukan tentara bentukan Jepang yang beranggotakan orang orang Indonesia. Karena kesewenangan dan diskriminasi tentara Jepang terhadap tentara PETA dan rakyat Indonesia, Supriyadi gundah. Ia lantas memberontak bersama sejumlah rekannya sesama tentara PETA. Namun pemberontakannya tidak sukses. Pasukan pimpinan Supriyadi dikalahkan oleh pasukan bentukan Jepang lainnya, yang disebut Heiho.

Kabar yang berkembang kemudian, Supriyadi tewas. Tetapi, hingga kini tidak ditemukan mayat dan kuburannya. Oleh karena itu, meski telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah, keberadaan Supriyadi tetap misterius hingga kini. Sejarah yang ditulis pada buku-buku pelajaran sekolah pun menyebut Suprijadi hilang.

Dari Wikipedia diperoleh seperti ini: Selepas masa perjuangan kemerdekaan RI, beliau pernah mendampingi Presiden RI Soekarno sebagai pembantu (asisten) bersama dengan rekan seperjuangannya A.H Nasution pada waktu itu. Sekali berdinas di Departemen Pertanian di Jakarta menjabat Kepala Bagian Kepegawaian hingga memasuki usia pension ~sangat kontradiktif dengan keterangan di buku pelajaran sekolah yang menyatakan Suprijadi hilang/ menghilang. Akan tetapi tulisan pendek ini tidak bermaksud mengungkap kebenaran sejarah. Biarlah itu menjadi konsumsi sejarawan yang pakar dan mengetahui detil peristiwa PETA Februari 1945. Tulisan ini dipersembahkan bagi pengukuhan kembali nasionalisme Indonesia. Bagi bangsa besar yang tetap bertahan sekalipun mengalami banyak kegagalan lantaran banyak pihak yang menghendaki kehancuran bangsa dan negeri ini.

Berpuluh tahun kemudian sosok  pelaku utama sejarah PETA ini terangkat dalam beberapa topik dan perdebatan yang tak kunjung selesai, ada saksi yang mengatakan mengetahui siapa sebenarnya manusia misterius ini, ada yang datang mengklaim sebagai  “Sang Misterius" ini dengan beberapa bukti, namun tetap saja sosok - sosok asli ini tidak benar-benar diketahui jati diri sebenarnya. Hanya klaim dari beberapa orang dengan sumber cerita menurut versi masing – masing.
Namun yang membikin sosok Supriyadi semakin misterius adalah banyaknya kemunculan orang-orang yang mengaku sebagai Supriyadi. Salah satu yang cukup kontroversial adalah sebuah acara pembahasan buku ‘Mencari Supriyadi, Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno’, yang diadakan di Semarang tahun 2010 lalu. Dalam acara itu, seorang pria sepuh bernama Andaryoko Wisnu Prabu membuka jati diri dia sesungguhnya. Dia mengaku sebagai Supriyadi, dan kini berusia 89 tahun. Sampai sekarang pengakuan tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya, meski secara perawakan dan sejumlah saksi membenarkan klaim tersebut.
Kisah inspiratif seorang Suprijadi adalah kerelaan beliau untuk tidak tampil mengambil jabatan Menteri Kemanan Rakyat pada kabinet pertama. Jabatan yang bisa mengantarkannya mencapai puncak karier militer Angkatan Darat. Berbagai asumsi yang berkembang saat itu ~menyoal ketidakmunculan Suprijadi~ boleh jadi berangkat dari status sang pahlawan kelahiran Trenggalek itu sebagai target operasi intelejen pasukan Jepang. Memilih bersembunyi di kaki bukit, mungkin menjadi petani dan berumah tangga sebagaimana masyarakat sekitarnya ~menuangkan pesan moral betapa tidak semata-mata jabatan yang dikejar sebagai hubungan sebab akibat sebuah perbuatan. Sebaliknya ia mengajarkan pentingnya berjuang melawan kesewenang-wenangan para penindas rakyat.

Dengan kata lain seluruh tindakan dan perbuatan kita sebaiknyalah dialokasikan, meminjam ujaran Pramudya Ananta Toer:  Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain.***